Posts

Showing posts with the label Pendidikan

Siapa Yang Mengendalikan Arus Kas Anda?

Image
Oleh: Robert Kiyosaki Perbedaan antara Jalur Cepat (Fast Track) dan Perlombaan Tikus (Rat Race) Minggu lalu, kita berbicara tentang bagaimana membuat suatu rencana kegiatan untuk mengontrol arus kas Anda untuk tahun baru. Salah satu hal yang saya minta untuk Anda lakukan adalah untuk membuat laporan keuangan Anda, dan menulis tujuan-tujuan keuangan Anda untuk tahun yang akan datang dan untuk 5 tahun yang akan datang. Hari ini, saya ingin berbicara tentang mengapa jenis rencana ini sangat penting. Keahlian Yang Terpenting Ayah kaya saya berkata, "Orang-orang yang tidak bisa mengendalikan arus kasnya bekerja kepada orang-orang yang dapat melakukannya." Sayangnya, kebanyakan orang tidak mengetahui bagaimana caranya mengatur arus kas mereka, dan akibatnya, kebanyakan orang berjuang untuk bekerja sebagai karyawan dalam kebanyakan masa hidupnya. Banyak orang berpikir bahwa menghasilkan semakin banyak uang akan menyelesaikan perjuangan keuangan mereka. Tetapi ini biasany...

Tax GDP Ratio 2012 of Countries All Around The World

Image
Tax Ratio is a percentage of total tax revenue to GDP (Gross Domestic Product) in a year. It can be an indicator about how efficient and effective tax contribution to economic growth of a country. These belows are Tax GDP Ratio 2012 of countries all around the world. Afghanistan (6,4) Argentina (37,2) Australia (30,8) Austria (43,4) Bahrain (4,8) Bangladesh (8,5) Belgium (46,8) Bolivia (27)  Brazil (34,4) Bulgaria (34,4) Burma (4,9) Cambodia (8) Cameroon (18,2)  Canada (32,2) Chile (18,6) China (17) Colombia (23) Czech Republic (36,3) Denmark (49) Egypt (15,8) Finland (43,6) France (44,6) Germany (40,6) Greece (30) Hong Kong (13) India (17,7) Indonesia (12) Iran (6,1) Ireland (30,8) Italy (42,6) Japan (28,3) South Korea (26,8) Kuwait (1,5) Malaysia (15,5) Mexico (29,7) Netherlands (39,8) Oman (2) Pakistan (10,2) Papua New Guinea (24,5) Philippines (14,4) Poland (33,8) Qatar (2,2) Russia (36,9) Saudi Arabia (5,3) Singapore (14,2)...

Cara Membuat SKCK

Image
Contoh SKCK Adapun tata cara untuk mendapatkan SKCK adalah. Membuat SKCK Baru. 1. Membawa Surat Pengantar dari Kantor Kelurahan tempat domisili pemohon. 2. Membawa fotokopi KTP/SIM sesuai dengan domisili yang tertera di Surat Pengantar dari Kantor Kelurahan.   3. Membawa fotokopi Kartu Keluarga. Membawa fotokopi Akta Kelahiran/Kenal Lahir. 4. Membawa Pas Foto terbaru dan berwarna ukuran 4×6 sebanyak 6 lembar. 5. Mengisi Formulir Daftar Riwayat Hidup yang telah disediakan di kantor Polisi dengan jelas dan benar. 6. Pengambilan Sidik Jari oleh petugas. Catatan: 1. POLSEK tidak menerbitkan SKCK untuk keperluan:  -melamar/melengkapi administrasi PNS/CPNS.  -pembuatan visa/keperluan lain yang bersifat antar-negara. 2. Polsek/Polres penerbit SKCK sesuai dengan alamat KTP/SIM pemohon. Berdasarkan UU RI No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Bukan Pajak (PNBP), UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, PP RI No. 50 Tahun 2010 tentang Tarif atas ...

Pendaftaran STPI 2013

Pendaftaran Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Tahun 2013 telah dibuka. Berikut ini brosurnya. Untuk informasi yang lebih lengkap dan pendaftaran online silakan kunjungi situsnya http://www.stpicurug.ac.id >

Pendaftaran STPI 2012

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA PETUNJUK PENDAFTARAN CALON TARUNA TAHUN 2012 SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA A. PERSYARATAN UMUM 1. Warga Negara Indonesia berumur tidak kurang dari 18 tahun dan tidak lebih dari 23 tahun pada bulan September 2012. 2. Belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama dalam pendidikan. 3. Sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba, tidak cacat tubuh, tidak berkacamata (tanpa alat bantu penglihatan), tidak memakai kawat gigi, dan tidak buta warna. 4. Memiliki tinggi badan minimum, Pria 165 cm, wanita 160 cm. Khusus Penerbang: Pria 167 cm, Wanita 165 cm. 5. Khusus DIII Pertolongan Kecelakaan Penerbangan (PKP): Jenis kelamin laki-laki. 6. Sanggup menaati dan mematuhi semua peraturan yang berlaku selama dalam pendidikan. B. JURUSAN YANG DIBUKA 1. D.II Penerbang Sayap Tetap (PNB-ST) 2. D.II Penerbang Sayap Putar (PNB-SP) 3. D.III Teknik Pesawat Udara (TPU) 4...

Al-Qoth’iy dan Azh-Zhonny

A.    Tsubut dan Dalalah 1.    Sebelum mengenal istilah qoth’iy dan zhonny, perlu dijelaskan istilah tsubut dan dalalah, karena tsubut dan dalalah sangat erat kaitannya dengan qoth’iy dan zhonny. 2.    Tsubut adalah cara sampainya dalil kepada kita. Maksudnya apakah suatu dalil yang sampai kepada kita diriwayatkan oleh banyak orang (mutawatir) atau satu orang/beberapa orang yang tidak sampai derajat mutawatir. 3.    Dalalah adalah makna atau isi kandungan suatu dalil. Maksudnya apakah suatu dalil maknanya mengandung satu penafsiran atau beberapa penafsiran. B.    Qoth’iy dan Zhonny 1.    Ooth’iy artinya sesuatu yang jelas atau pasti. 2.    Zhonny artinya sesuatu yang belum pasti atau masih terdapat beberapa perbedaan dan penafsiran. C.    Hubungan antara Tsubut-Dalalah dengan Qoth’iy-Zhonny 1.    Qoth’iy Tsubut adalah dalil yang segi samp...

Pengadilan Pajak

Image
Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan Kekuasaan kehakiman di Indonesia bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Dimana yang dimaksud sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dibidang perpajakan antara wajib pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan pajak. Itu termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan dengan surat paksa Pengadilan pajak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak . Kedudukan Pengadilan Pajak berada di ibu kota negara. Persidangan oleh Pengadilan Pajak dilakukan di tempat kedudukannya, dan dapat pula dilakukan di tempat lain berdasarkan ketetapan Ketua Pengadilan Pajak. Susunan Pengadilan Pajak terdiri atas: Pimpinan, Hakim Anggota, Sekretaris, dan Panitera. Pimpinan Pengadilan Pajak sendiri terdiri dari seorang Ketua dan sebany...

Pembukuan dalam Bahasa Asing dan Mata Uang Asing

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.196/PMK.03/2007, tanggal 28 Desember 2007, Wajib Pajak dapat menggunakan bahasa dan mata uang asing selain bahasa Indonesia dan mata uang Rupiah, dalam rangka pembukuan adalah bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat (USD) . 1.      Wajib Pajak yang dapat menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang USD adalah. a.      Wajib Pajak dalam rangka Penanaman Modal Asin g yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Penanaman Modal Asing. b.      Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan selain pertambangan minyak dan gas bumi. c.      Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pertam...

Syarat-syarat Pembukuan

Syarat-syarat Pembukuan Umum Tujuan pembukuan pada dasarnya adalah untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terhutang. Selain dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan, pajak-pajak lainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut. Agar PPN dan PPn BM dapat dihitung dengan benar maka pembukuan harus mencatat juga jumlah harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai ekspor, jumlah harga jual dari barang yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, jumlah pembayaran atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan. Dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan...