Ruang Nugraha

Setelah di tahun 2012 STAN tidak membuka pendaftaran mahasiswa baru sama sekali, di tahun 2013 akhirnya STAN membuka penerimaan lagi. Tidak tanggung-tanggung tahun ini STAN membuka penerimaan untuk 8 jurusan sekaligus baik D1 dan D3. Pengumuman resminya bisa dilihat di sini. http://stan.ac.id/kategori/index/4/page/penerimaan-mahasiswa-baru-prodip-i-dan-iii-stan-tahun-anggaran-20132014 Semoga informasi ini berguna buat rekan-rekan sekalian. Sukses selalu :)

Berikut ini kami informasikan 237 KAP (Kantor Akuntan Publik) yang ada di Jakarta dalam bentuk file PDF. Dalam file tersebut terdapat informasi mengenai alamat, email, no.telp, dan aliansi dari setiap KAP. Semoga bermanfaat. Silakan download di sini.

Berdasarkan informasi yang terakhir penulis dapatkan USM STAN 2012 akan tetap ada, tapi kabar-kabarnya seperti tahun kemarin yang hanya menerima Program Diploma D1 Pajak dan Bea Cukai. Informasi ini penulis dapatkan dari seorang pegawai STAN-BPPK yang sedang menjalani kuliah D4 di STAN. Yang memperkuat fakta ini juga sekarang sedang diadakan tender dan pengadaan naskah soal ujian USM STAN 2012. Supaya tidak ketinggalan informasi silakan teman-teman pantengin terus website resmi STAN http://stan.ac.id . Cuma itu website resmi STAN yang lainnya adalah website tidak resmi. Pantengin juga twitter resmi http://twitter.com/usmstan . Cuma itu twitter resmi USM STAN yang lainnya adalah tidak resmi. Terus satu lagi, STAN tidak pernah mengadakan Try Out STAN. Yang mengadakan Try Out STAN adalah mahasiswa-mahasiswa atau alumni-alumni STAN yang bermotif komersial. So, gak ngaruh temen-temen mau ikut atau gak ikut Try Out dengan kelulusanmu di STAN. Kalo facebook-nya yang resmi ada di sin...

Berdasarkan informasi yang terakhir penulis dapatkan USM STAN 2012 akan tetap ada, tapi kabar-kabarnya seperti tahun kemarin yang hanya menerima Program Diploma D1 Pajak dan Bea Cukai. Informasi ini penulis dapatkan dari seorang pegawai STAN-BPPK yang sedang menjalani kuliah D4 di STAN. Yang memperkuat fakta ini juga sekarang sedang diadakan tender dan pengadaan naskah soal ujian USM STAN 2012. So, buat teman-teman bersiaplah untuk menjadi bagian dari kampus plat merah, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

  Berikut ini lirik jingle pajak: Seiring dengan hentak geraknya waktu Indonesiaku kian menapak maju Bekerja dan berkarya membangun negeri Menuju masa depan dengan langkah pasti Berperanlah serta memajukan negara Membayar pajak bukti peduli pada sesama Selalu kubangga jadi warga yang berguna Menatap Indonesiaku jaya selamanya Untuk download lagunya klik di sini

Sumber: http://kanwilpajakkaltengsel.net   *Untuk memperjelas gambar, klik pada gambar tekan panah ke bawah sampai tab menu tidak lagi menghalangi gambar.  

  Struktur Organisasi Kanwil Pajak Sumber: http://kanwilpajakkalselteng.net * Untuk memperjelas gambar, klik pada gambar tekan panah ke bawah sampai tab menu tidak lagi menghalangi gambar . 

Sumber: http://radenagussuparman.wordpress.com *Untuk memperjelas gambar, klik pada gambar tekan panah ke bawah sampai tab menu tidak lagi menghalangi gambar.

Struktur Organisasi Depkeu Sumber: http://depkeu.go.id *Untuk memperjelas gambar, klik pada gambar tekan panah ke bawah sampai tab menu tidak lagi menghalangi gambar. 

Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan Kekuasaan kehakiman di Indonesia bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Dimana yang dimaksud sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dibidang perpajakan antara wajib pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan pajak. Itu termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan dengan surat paksa Pengadilan pajak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak . Kedudukan Pengadilan Pajak berada di ibu kota negara. Persidangan oleh Pengadilan Pajak dilakukan di tempat kedudukannya, dan dapat pula dilakukan di tempat lain berdasarkan ketetapan Ketua Pengadilan Pajak. Susunan Pengadilan Pajak terdiri atas: Pimpinan, Hakim Anggota, Sekretaris, dan Panitera. Pimpinan Pengadilan Pajak sendiri terdiri dari seorang Ketua dan sebany...

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.196/PMK.03/2007, tanggal 28 Desember 2007, Wajib Pajak dapat menggunakan bahasa dan mata uang asing selain bahasa Indonesia dan mata uang Rupiah, dalam rangka pembukuan adalah bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat (USD) . 1.      Wajib Pajak yang dapat menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang USD adalah. a.      Wajib Pajak dalam rangka Penanaman Modal Asin g yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Penanaman Modal Asing. b.      Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan selain pertambangan minyak dan gas bumi. c.      Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pertam...

Syarat-syarat Pembukuan Umum Tujuan pembukuan pada dasarnya adalah untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terhutang. Selain dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan, pajak-pajak lainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut. Agar PPN dan PPn BM dapat dihitung dengan benar maka pembukuan harus mencatat juga jumlah harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai ekspor, jumlah harga jual dari barang yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, jumlah pembayaran atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan. Dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan...

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga Undang-Undang tersebut dikenal juga dengan Tiga Paket Undang-Undang Keuangan Negara. Untuk download UU 17/2003 klik di sini. Untuk download UU 1/2004 klik di sini. Untuk download UU 15/2004 klik di sini. Semua file di atas dalam bentuk PDF Selamat belajar Hukum Keuangan Negara (HKN)!

Akuntansi Pemerintahan khususnya Akuntansi Keuangan Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Untuk download Permendagri 13/2006 tinggal klik aja di sini. Untuk download Permendagri 59/2007 tinggal klik aja di sini. Untuk download Permendagri 21/2011 tinggal klik aja di sini. Selamat belajar Akpem 3! Terima kasih.

KEUANGAN NEGARA Pengertian/definisi keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi: a. objek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. b. subjek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh subjek yang memiliki/menguasai objek sebagaimana tersebut di atas, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ...

HAL PEWARISAN A.    PENGANTAR: Arti Hukum Waris /Pewarisan: a.     Karena berdasarkan pasal 584 KUH Perdata hak milik atas suatu ke ­ ben­ ­ da­an yang diting­gal­kan oleh sese­orang yang me­ninggal selaku pe ­ wa ­ ris antara lain d a­pat diper­oleh karena pewarisan, dalam KUH Per ­ da ­ ta Hu ­ kum Waris diatur dalam Buku Kedua tentang Benda Bab XII sam ­ pai de ­ ngan Bab XVIII (pasal 830 – pasal 1130 , meskipun perlu di ­ ingat bah­ ­ wa seorang ahli waris tidak hanya mene­rima aktiva (hak) te ­ tapi ju ­ ga passiva (kewajiban) pewaris. b.     Oleh sebab Hukum Waris selain merupakan bagian dari H ukum Harta Kekayaan (Vermogens-recht) ka­rena biasanya yang dapat diwariskan hanyalah hak dan kewa­jib­an yang dapat dinilai dengan uang, juga erat hu ­ bungannya dengan H ukum K e­luarga karena bia­sanya didasarkan pa ­ da hubungan kekeluar ­ gaan da ­ ri suatu perkawinan, maka karena si­fat­nya yang setengah-setengah ini Hukum Waris menu...